Sejumlah pihak menolak usulan Cak Imin soal penghapusan pemilihan gubernur (pilgub). Dikhawatirkan, gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Gubernur dipilih rakyat langsung aja masih jarang turun ke bawah, menyapa, menyalami masyarakat ke akar rumput. Apalagi ditunjuk (pemerintah pusat), bakal jauh dari rakyat dan nggak punya persamaan kepentingan lagi menemui rakyat," kata pengamat politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi di Jakarta, Kamis 2 Februari 2023.
Baca Juga: Jokowi Menanggapi Usulan Cak Imin Untuk Menghapus Jabatan Gubernur
Menurut Pangi, selain tidak bermanfaat untuk masyarakat, jabatan gubernur akan dilihat hanya sebagai pemanis dalam pemerintahan. Lebih mengkhawatirkannya lagi masyarakat akan kehilangan hak untuk memilih.
"Kalau saya melihat lebih banyak mudaratnya, gubernur ditunjuk akan jadi kaki tangan pemerintah pusat dan rakyat tidak berdaulat lagi," ujarnya.
Baca Juga: Pro-Kontra Soal Usulan Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur
Lebih lanjut, Pangi menjelaskan jabatan yang dipilih langsung oleh pemerintah pusat akan menegaskan kekuatan eksekutif semata tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat.
"Karena sumber kekuasaan dari pejabat pusat bukan lagi legitimasinya dari rakyat, yang jelas gubernurnya tidak akan lagi merakyat," tandasnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
