Mardani Ali Sera, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), angkat bicara soal usulan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menghapus jabatan gubernur.
Melalui cuitannya di Twitter, Mardani berpendapat agar otonomi daerah di kabupaten ditarik ke provinsi.
Baca Juga: Jokowi Menanggapi Usulan Cak Imin Untuk Menghapus Jabatan Gubernur
“Saya justru berpendapat otonomi daerahnya dari Kabupaten Kota ditarik ke provinsi. Jadi gubernur ada, tapi kayak DKI/Jogja satu provinsi itu 6-8 kab kota,” ungkapnya, Kamis (2/2/2023).
Pasalnya kata Mardani, politik dinasti di daerah sangat mengakar. Akhirnya berdampak pada berapa hal.
“Karena beberapa kasus otonomi di kabupaten/kota, ada raja kecil yang akhirnya politik dinasti. Akhirnya lambat sekali IPM naik,” terangnya
Diketahui sebelunnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus dalam sistem pemerintahan Indonesia karena tak terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan.
Hal tersebut dikatakan Cak Imin dalam Sarasehan Nasional Satu Abad NU di kawasan Jakarta Pusat, Senin (30/1) kemarin.
Baca Juga: Eko Kunthadi: Kaesang Masuk ke Politik, Mardani Gusar
Cak Imin pun mengusulkan pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Menurutnya, pemilihan gubernur ditiadakan karena melelahkan serta jabatan yang tak signifikan.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
