Hari ini di tahun 2001 ialah momen menegangkan yang melibatkan Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan Sidang Paripurna sampai demonstrasi belasan ribu masyarakat untuk melengserkannya.
Tuntutan ini datang soal skandal Buloggate dan Bruneigate yang terjadi selama masa kepresidenan Gus Dur. Ia dituduh menyelewengkan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) yang awam disebut Bulog Gate.
Soal Bruneigate, Gus Dur juga dituduh terlibat menilep dana sumbangan USD2 juta dari Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah untuk rakyat Aceh. Ini jadi kecurigaan lantaran penerimaan sumbangan itu tak melalui jalur legal dan tak ada catatan pembagian sumbangannya di Aceh.
Namun, dengan adanya dua skandal tersebut, berbagai literatur buku terkait membeberkan akar lain dari tuntutan lengsernya Gus Dur dari berbagai pihak. Berbuntut pada 29-30 Januari 2001 yang sebenarnya tak terjadi secara instan, akarnya ialah skeptisnya banyak kalangan politik soal prospek kepemimpinan Gus Dur.
Masa-masa itu adalah transisi menuju demokrasi yang penuh oleh harapan yang mesti dipikul: akhir krisis ekonomi, reformasi militer dan birokrasi Orde Baru, sampai hubungan antarkelompok masyarakat terpecah yang membaik.
“Mereka semua merasa bahwa hal ini harus dapat dicapai dalam waktu enam bulan atau setahun ia menjabat sebagai presiden. Harapan-harapan seperti itu benar-benar tak mungkin terealisasi,” tulis Barton dalam “Biografi Gus Dur” (2017:396).
Meski disebut Barto seorang operator politik yang mahir, Gus Dur nyaris sendirian dalam situasi menekan itu. Artikel Tirto.id menyebut langkah politinya kerap dianggap “ugal-ugalan”, seperti ketika memecat Wiranto atau mengizinkan orang Papua mengibarkan bendera bintang kejora.
Baca Juga: Mantan Napi Korupsi Daftar Jadi Calon DPD, PSI Beri Penolakan Tegas
Ini meresahkan elite politik yang telah skeptis sejak awal.
Lantas, Gus Dur juga memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi pada April 2000. Berbagai media menyebut keduanya dipecat karena terindikasi korupsi, tetapi Barton menyebut Gus Dur memecat Laksamana karena tak maksimal bekerja.
Langkah pemecatan itu sendiri dinilai salah langkah karena tak berkonsultasi dulu dengan Megawati. Ini membuat hubungan keduanya jadi dingin karena Laksamana merupakan bintang cemerlang di PDIP.
“Pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla terlanjur tak bisa diterima dan dipahami oleh PDIP dan Golkar yang kemudian mengajukan hak interpelasi di parlemen,” tulis Virdika Rizky Utama dalam Menjerat Gus Dur (2020:150).
Baca Juga: Gegara Ada Temuan Ribuan Ton Beras Busuk, Waketum Partai Garuda Soroti Korupsi Bansos DKI 2020
Gawatnya reputasi Gus Dur diperparah dengan dua skandal yang muncul hampir bersamaan: Buloggate dan Bruneigate soal keterlibatannya dalam penyelewengan dana Bulog dan sumbangan Kerajaan Brunei.
Barton menyebut banyak yang tak percaya Gus Dur korupsi, tetapi ini tetap sangat merugikan reputasi Gus Dur hingga musuh-musuh politiknya di DPR memanfaatkannya untuk menekan kepemimpinan sang presiden lebih keras.
Langkah-langkahnya pun dilakukan mulai September 2000 dengan adanya Pansus DPR sampai usaha delegitimasi Gus Dur dalam acara publik. Bahkan, Ketua MPR Amien Rais pun mengutarakan penyesalannya mengangkat Gus Dur jadi presiden.
Baca Juga: Anies Dituding Korupsi Bansos, Refly Harun Beri Pembelaan Dengan Seret Nama Jokowi
“Saya minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas pilihan yang keliru. [...] Sekarang jelas bahwa Gus Dur memang tidak bisa bertahan lebih lama lagi demi bangsa dan kelanjutan dari republik, serta keutuhannya di masa mendatang,” ungkap Amien sebagaimana dikutip Virdika.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
