Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya telah menyerahkan nama terkait reshuffle kabinet ke Presiden Joko Widodo Namun, Hasto ia tak menyebut nama yang disetorkan ke Jokowi.
Hasto menjelaskan bahwa PDIP tidak akan mengumbar nama yang diusulkan perihal reshuffle lantaran menyangkut masa depan seseorang.
Baca Juga: Rabu Pon Mendatang Reshuffle Kabinet Diumumkan? Ini Penjelasan Hasto Kristiyanto
"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," kata Hasto ditemui usai acara rangkaian HUT ke-50 PDIP di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Meski sudah memberikan nama yang diusulkan, Hasto menekankan bahwa reshuffle itu menjadi kewenangan penuh Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif presiden.
"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak presiden dan itu kewenangan bapak Presiden," ucapnya.
Sementara itu, ketika ditanya apakah ada momentum 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon akan dilaksanakan perombakan kabinet, Hasto kemudian bicara pemimpin mengambil momentum.
"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," tuturnya.
Baca Juga: Surya Paloh dan Jokowi Rajut Kembali Komunikasi, Ada Hubungannya dengan Reshuffle Kabinet?
Hasto mengatakan, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga memiliki preferensi dalam mengambil kebijakan. Yakni melihat momentum 17 Agutus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.
"Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45 sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak, kita tunggu saja keputusan presiden."
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
