"Coba bayangkan bagaimana kalau Dana Desa lebih besar anggarannya dan diberikan otonomi kepada desa untuk mengelolanya," ujarnya.
Dia pun menanggapi kritikan soal banyaknya kades yang ditangkap karena korupsi. Asri menyebut, dalam delapan tahun terakhir memang ada sekitar 700 kades yang terlibat kasus korupsi. Kendati begitu, dia mengeklaim jumlah tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah anggota DPRD kabupaten yang tersangkut kasus pencurian uang rakyat.
Baca Juga: Dituding Goda Kades Dengan Usulkan Perpanjangan Masa Jabatan, PKB Angkat Bicara
"Jadi, saya melihat dampak positif jauh lebih bagus dari pada dampak negatifnya dari meningkatnya alokasi Dana Desa," ujar Asri.
Terkait wacana perpanjangan masa jabatan kades menjadi sembilan tahun, Asri menegaskan, isu itu tidak pernah dibahas Apdesi. Dia menuding isu tersebut dilontarkan oleh satu partai politik kepada para kades demi mendapatkan dukungan mereka dalam gelaran Pemilu 2024.
"Kami menganggap godaan dari mohon maaf ya saya sebut saja dari partai politik, politisi kepada teman-teman kepala desa bagaimana memperpanjang masa jabatan," katanya.
Dia pun memperkirakan hanya 15 persen kades yang ikut menyuarakan isu perpanjangan masa jabatan itu. Isu pemerintahan desa ini menjadi sorotan publik usai ratusan kades menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (17/1/2023) lalu.
Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun lewat revisi UU Desa. Presiden Jokowi mempersilakan para kades untuk membicarakan hal tersebut dengan DPR RI.
Adapun Komisi II DPR RI mengaku telah mengusulkan agar UU Desa direvisi. Tapi, Komisi II menyatakan jabatan kades tidak akan serta merta ditambah, karena harus dikaji terlebih dahulu baik dan buruknya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
