Pengamat sosial Rudi S Kamri menyoroti mekanisme pemilihan umum (Pemilu) yang digunakan untuk memilih gubernur di suatu wilayah. Ia masih tegas mengusulkan sebaiknya gubernur langsung dipilih oleh presiden.
Bukan tanpa sebab, Rudi mengatakan, ada sejumlah pertimbangan yang membuatnya mendukung pemilihan gubernur oleh presiden. Salah satunya yaitu mengurangi biaya Pemilu.
Baca Juga: Said Didu Sebut Pemerintah Tak Mampu Atasi Utang Negara, Stafsus Menkeu: Ini Fitnah!
“Di samping itu juga untuk mengurangi political cost, karena pilkada gubernur di berbaga daerah itu tidak mudah, katanya political costnya rata-rata di atas 80 miliar, atau mungkin lebih, apalagi di Jakarta,” kata Rudi dikutip dari Kanal Anak Bangsa, Kamis (26/1/2023).
Menurutnya, adanya Pemilu justru berpotensi membuang anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain bagi negara.
“Jadi ini kan resources yang terbuang percuma, dan kedua ada potensi konflik horizontal karena imbas pilgub seperti ini,” ujarnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
