Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan penggunaan nilai manfaat yang seharusnya dikelola dengan baik oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Pasalnya, ongkos naik haji (ONH) yang tiba-tiba melejit ini cukup mengherankan baginya. Saleh pun beranggapan bahwa kenaikan biaya ini sangat tidak adil bagi para jemaah haji.
"Katanya, kalau nilai manfaat terus dipakai, maka dananya akan cepat tergerus untuk membiayai jemaah yang berangkat tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Akibatnya, tidak adil bagi jemaah selanjutnya yang harus bayar 100 persen," ujar Saleh kepada fajar.co.id, Rabu (25/1/2023)
Baca Juga: Wapres Setuju Biaya Haji Naik
Terkait hal ini, lanjut legislator dari Dapil Sumut II ini, layak dipertanyakan kinerja dan kontribusi BPKH dalam mengelola keuangan haji. Mestinya, mereka tidak hanya menghitung pengeluaran, tetapi pemasukan.
Kalau pengelolaan dana jemaahnya benar, mestinya nilai manfaatnya akan cepat bertambah dan naik juga. Kalau nilai manfaatnya bertambah dan naik, masalah kesinambungan dan keadilan yang diutarakan tidak perlu dipersoalkan.
"Jujur saja, saya belum melihat prestasi BPKH dalam meningkatkan nilai manfaat dana haji. Perbandingan biaya haji tahun-tahun sebelumnya yang disampaikan ke publik justru terkesan hanya sebagai pernyataan retoris untuk menjustifikasi kenaikan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji)," kritiknya.
Kalau mau teliti, kehadiran BPKH justru lebih cepat menggerus nilai manfaat keuangan haji. Sebab, biaya operasional dan gaji BPKH diambil dari nilai manfaat. Sebelum ada BPKH, tidak ada biaya operasional dan gaji yang nilainya cukup besar tersebut.
Publik dan calon jamaah haji, lanjut Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, harus tahu bahwa biaya operasional BPKH menurut PP No. 5/2018 adalah maksimal 5 persen dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya. Untuk tahun 2023, sudah ditetapkan besarannya adalah 386,9 miliar. Kalau dibagi dengan 203.320 calon jemaah, itu sama dengan 1,9 juta rupiah per jemaah.
"Ini kan luar biasa. Jemaah harus berkontribusi 1,9 juta untuk mengelola dana mereka. Sementara, kinerja BPKH untuk menaikkan nilai manfaat tidak signifikan. Sekarang malah BPKH ikut bersuara agar ada kenaikan ongkos haji. Ini sangat ironis dan malah cenderung tidak adil," tegasnya.
Baca Juga: DPR Sebut Usulan Kenaikan Biaya Haji Mesti Dilakukan
Jemaah haji reguler itu, sambungnya, adalah jamaah haji yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Ada yang petani, nelayan, buruh, honorer, pedagang, dan lain-lain. Untuk berangkat haji, mereka sudah menabung bertahun-tahun. Belum lagi, mereka harus menunggu antrean puluhan tahun.
"Nah, kalau diminta membayar Bipih (ongkos haji) sebesar 69 juta, apa itu adil? Bukankah jemaah tahun-tahun sebelumnya juga telah menggunakan nilai manfaat dari simpanan mereka?" tutup Saleh.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
