Pernyataan Megawati Soekarnoputri soal mekanisme pengusungan capres olah PDI Perjuangan, menuai kritikan sebagian kalangan.
Pasalnya, mekanisme pengusungan capres hanya didasarkan pada keputusan satu orang, yakni Megawati sendiri.
Hal ini sangat memperlihatkan betapa feodalnya partai yang sebenarnya menyematkan embel-embel "demokrasi" tersebut.
Selain mekanisme capres, ada hal lain yang juga makin menguatkan tradisi feodal di PDIP, yakni terkait arah koalisi di Pilpres 2024.
Dalam pidatonya di pembukaan Rakernas PDIP, Megawati memberi pesan tersirat bahw partainya tak akan berkoalisi dengan partai lain.
Pengamat politik, Rocky Gerung menilai, PDIP seperti ingin memproteksi diri dari kerja sama dengan tokoh-tokoh yang punya masalah dengan Megawati di masa lalu.
“Watak PDIP sendiri yang sejak awal seolah-olah memproteksi dirinya dari kerja sama dengan tokoh-tokoh yang punya problem dengan Ibu Mega secara personally di masa lalu,” ujar Rocky Gerung di kanal YouTube-nya pada Jumat (24/6/2022).
Rocky Gerung memberi contoh hubungan Megawati dengan pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pendiri Partai Nasdem, Surya Paloh.
Rocky Gerung menilai persoalan pribadi membuat demokrasi Indonesia jadi bertumpu pada dendam-dendam personal yang tersembunyi dari masa lalu.
“Jadi semua soal akhirnya menjadi soal personal. Itu yang mau kita terangkan bahwa demokrasi kita bertumpu bukan pada kedewasaan institusi tapi pada dendam-dendam yang tersembunyi,” ujar dia.
Sebagai informasi, PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri capres pada Pemilu 2024.
Hal inilah yang dianggap membuat Megawati jumawa. Mega sempat menyinggung soal koalisi saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 PDI Perjuangan digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).
Pada Rakernas PDIP tersebut, Megawati Soekarnoputri menilai tidak ada istilah koalisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial.
Karena itu, Presiden Kelima RI itu mengaku bingung dengan banyak politikus dan publik kerap menggunakan istilah koalisi.
Menurut Megawati, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri.
Sedangkan, di Indonesia tidak ada perdana menteri melainkan presiden.
Jadi, Megawat berpendapat gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.
"Kan saya suka bingung lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes," kata Megawati di hadapan kader partainya, termasuk Presiden Joko Widodo.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
