Banyak pihak yang menyatakan keberatan dengan usulan kenaikan biaya haji. Terlebih, ongkos haji tahun ini melonjak nyaris dua kali lipat dari tahun lalu.
Menyoroti hal tersebut, ahli tata negara Refly Harun mempertanyakan nasib mereka yang hanya punya dana pas-pasan. Ia merasa prihatin dengan masyarakat yang tidak memiliki dana lebih untuk melunasi Bipih 2023.
"Yang kita pikirkan adalah saudara-saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji dan berkantong pas-pasan," katanya, dikutip Kontenjatim.id dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa (24/1/2023).
"Tidak bisa membayangkan. Masa mau berangkat haji ngutang kan nggak boleh. Berangkat ibadah haji itu sesuai dengan kemampuannya bagi yang mampu," imbuhnya.
Refly Harun menilai, usulan kenaikan ongkos haji tidak adil bagi calon jemaah yang berpenghasilan kecil. Mereka bisa saja melunasi biaya tetapi dengan cara berhutang.
Baca Juga: Pengamat Setuju Dana Haji Dikelola Swasta Jika Umat Bisa Bayar Lebih Murah
"Apalagi kalau dia misalnya pegawai kecil yang harus menabung untuk naik haji. Ini kita bicara tentang rasa keadilan ya. Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk membayar," tegasnya.
Diketahui, pemerintah menyatakan rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) 2023 dari Rp 39.8 juta (2022) menjadi Rp 69.1 juta. Hal ini dilakukan pemerintah demi keseimbangan dan keadilan antara beban jamaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH ke depannya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
