Sebelum ramainya polemik kenaikan Bipih, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah bekerja sama dengan KPK untuk mengamankan dana haji 2023.
Menurutku kepala BPKH Fadlul Imansyah, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga dana haji jemaah agar tetap aman dari praktik korupsi.
Baca Juga: Pengamat Setuju Dana Haji Dikelola Swasta Jika Umat Bisa Bayar Lebih Murah
Ahli hukum tata negara Refly Harun pun turut berharap bahwa dana penyelenggaraan haji yang dititipkan oleh umat islam di Indonesia tidak digunakan untuk kepentingan para penguasa.
"Tidak semua orang punya kemampuan untuk membayar biaya haji. Mudah-mudahan ya uang umat itu tidak digunakan oleh pembesar-pembesar negeri ini untuk berfoya-foya, treatment, rapat, dan gaji," kata dia, dikutip Kontenjatim.id dari YouTube Refly Harun, Selasa (24/1/2023).
"Ibaratnya mereka mendapatkan penghasilan dari umat yang bersusah payah mengumpulkan dana haji karena ingin menjalankan rukun Islam," pungkasnya.
Lebih lanjut, Refly juga menyentil anggota DPR yang menggunakan dana haji yang dikelola BPKH untuk kepentingan pribadi seperti naik haji gratis.
Baca Juga: Menag Usulkan Biaya Haji Naik, Refly Harun Sentil Anggota DPR soal Ini
"Para anggota DPR atau siapapun itu yang memanfaatkan untuk naik haji gratis, mudah-mudahan tidak ada," tambah Refly Harun.
"Tidak ada lagi yang namanya haji atas biaya dinas," pungkasnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
