Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais mengungkap kejanggalan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ia menyoroti dua provinsi yang menjegal Partai Ummat dalam tahap verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu di 2024.
Menurutnya KPU di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sultra) diskriminatif. Pasalnya proses verifikasi faktual yang dibolehkan untuk partai lain, namun tidak untuk Partai Ummat.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Dituding Rasis Setelah Beri Hinaan Begini ke Anies Baswedan
“Saya sangat merasakan, KPU itu sangat bias, sangat janggal. Jadi apa yang saya dengar Insyaallah otentik laporannya itu," ucap Mantan Ketua MPR ini dalam wawancara di ILC belum lama ini.
"Memang di kedua provinsi ini, KPU-nya itu diskriminatif. Jadi kalau sudah memverifikasi faktual Partai Ummat, tiba-tiba ada hal-hal untuk partai lain boleh, kalau Partai Ummat tidak boleh,” sambungnya.
Dia mencontohkan soal video yang diizinkan oleh KPU pusat untuk daerah yang wilayahnya antar kecamatan cukup jauh dalam proses verifikasi.
Namun kenyataannya, hal itu tidak diperuntukkan untuk partainya, sementara partai lain diperbolehkan.
Baca Juga: Waketum PAN Bela Anies Baswedan, Tidak Setuju Dengan Teguran Bawaslu
Perlakuan KPU itu kata matan Ketum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, karena ada instruksi dari pihak-pihak yang tak menginginkan partainya lolos jadi peserta pemilu 2024.
“Itu enggak boleh. Harus langsung. Padahal kalau wilayahnya jauh dari pusat kota dan lain-lain. Mengapa yang lainnya boleh, Partai Ummat tidak boleh. Ada pesan dari atas,” tandas Mantan Ketum PAN ini.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024