Imbas pencopotan Marullah Matali dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Abdul Ghoni merasakan kekecewaan.
Ia mengaku cukup kecewa dengan keputusan Baca Juga: Heru Budi Hartono yang baru menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu.
“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena, harus ada etika. Saya tersinggung,” ucap Ghoni dalam keterangannya, Senin (5/12).
Baca Juga: Lihat Anies Pakai Private Jet, Ferdinand Hutahean: Dia Salah Satu Oligarki Migas?
Menurut Ghoni, sejak zaman Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saeful Hidayat hingga Anies Baswedan, Sekda DKI Jakarta selalu putra daerah (Betawi).
“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Menjadikan Uus Plt Sekdaprov itu tak beretika,” kata dia.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra itu menyinggung jabatan Heru yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi ditunjuk oleh presiden.
Ghoni mengaku sebagai salah satu anak Betawi yang tidak bisa menerima pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekda DKI Jakarta.
“Ini merupakan penghinaan bagi warga Betawi. Sejak dahulu enggak ada tuh, Gubernur DKI mengganti sekda dengan pelaksana tugas (Plt). Rusak,” tuturnya.
Dia menambahkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai lebih menghargai masyarakat Betawi ketimbang Heru.
Sejak dilantik sebagai gubernur pada 2017, Sekda selalu putra Betawi.
Baca Juga: Copot Marullah Matali, Pengamat: Heru Budi Disetir Orang-orang di Belakangnya
“Sebelum Marulla Matali, almarhum Saefulloh Sekdaprov DKI anak Betawi. Penggantinya, juga putra asli Jakarta. Heru ini tidak perhatian dengan masyarakat Betawi,” tambah Ghoni.
Sebelumnya, Heru Budi melantik Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Jumat (2/12).
Selain Marullah, dia juga melantik Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda).
Heru bilang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini sebagai langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mengupayakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan