Menu


Akhiri Kontroversi, Jokowi Harusnya Lantang Menolak Sistem Pemilu dengan Mencoblos Partai Politik!

Akhiri Kontroversi, Jokowi Harusnya Lantang Menolak Sistem Pemilu dengan Mencoblos Partai Politik!

Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Konten Jatim, Jakarta -

Suhu politik semakin memanas menjelang pemilu serentak 2024. Situasi tersebut diselimuti pengakuan Presiden Joko Widodo yang hingga saat ini akan terus ikut campur dalam urusan Pemilu 2024 sampai klaim mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahwa MK akan memutuskan mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie turut menyoroti kemungkinan perubahan sistem pemilu dengan coblos partai. Menurutnya, jika keputusan itu diambil MK sama halnya mengacaukan tahapan pemilu yang sudah berjalan. Terlebih, akan merugikan semua kontestan partai politik terutama bakal calon legislatif yang sudah mengamankan nomor urut idaman. 

Baca Juga: Mardani Ali Sebut Pernyataan Jokowi Soal ‘Cawe-cawe’ di Pilpres Berbahaya

Selain merugikan para kontestan pemilu, lanjut dia, sistem proporsional tertutup juga akan menimbulkan maraknya transaksional dalam politik Indonesia demi melanggengkan hasrat menjadi anggota dewan. Hal ini berimbas pada makin merajalelanya korupsi. 

"Kuncinya ada di parpol yang harus berani melawan. Pemilu tertutup akan merugikan peraih suara terbanyak. Sistem transaksional akan meluas dan Indonesia kembali ke zaman orde baru. Sisi buruknya, peran parpol akan lebih besar dan suara banyak bukan garansi menang," kata Jerry saat dihubungi di Jakarta, Rabu (31/5/2023). 

Lebih lanjut, Jerry menuturkan untuk menentukan arah demokrasi Indonesia tetap terjaga sudah sepatutnya Presiden Jokowi sebagai kepala negara turun tangan menuntaskan polemik sistem pemilihan pemilu. 

"Presiden harusnya lantang menolak ketimbang beliau menjadi cawe-cawe. Kan iparnya yang duduk sebagai Ketua MK, jadi ada akses. Atau nanti bisa digugat ulang setelah pemilu," ujar Jerry. 

Jerry menegaskan dengan bergulirnya informasi terkait sistem pemilu menjadi proporsional tertutup membuat demokrasi Indonesia dalam kondisi mengkhawatirkan. Pasalnya, kedaulatan rakyat tidak lagi menjadi sesuatu yang mutlak di negeri ini. 

Baca Juga: MK Segera Tentukan Sistem Pemilu, 8 Partai Senayan Bertemu Tanpa PDIP  

"Saya sarankan parpol di parlemen bisa melawan. Memang efeknya stabilitas pemerintahan Jokowi terganggu," tandasnya.

Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Akurat.



Berita Terkait