Partai Demokrat memberikan pembelaan setelah salah satu politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Anies Baswedan untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anies sendiri diminta untuk meminta maaf setelah dianggap salah dalam menafsirkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kutipan data BPS yang disampaikan Mas Anies tak ada yang salah. Data yang tersaji dari BPS seperti itu adanya. Jika kemudian Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipresentasikan ke publik, itu yang justru patut dipertanyakan, mengingat bahwa sejak dulu penyajian data di BPS seperti itu," ujar Kamhar Lakumani pada konferensi pers, Sabtu (27/5/2023).
Baca Juga: Gegara Bandingkan Data Era Jokowi dan SBY: PDIP Desak Anies Minta Maaf, Demokrat Pasang Badan
Lakumani berpendapat bahwa data BPS menunjukkan pemerintah saat ini lebih mementingkan proyek daripada rakyat, berbeda dengan kebijakan era Presiden SBY yang pro-rakyat.
Dia juga mengarahkan kritiknya ke PDIP, menuntut mereka untuk meminta maaf atas apa yang dia anggap sebagai manipulasi politik dan taktik gimmick yang digunakan dalam pemilu.
"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin di tingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimik." tambahnya.
Menurutnya, Jokowi merupakan model kepemimpinan top-down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker, dan sebagainya. Termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan.
Sebelumnya, Gilbert Simanjuntak, Kepala Badiklatda PDIP DKI Jakarta, menyesalkan Anies Baswedan yang dinilai salah dalam memahami data BPS saat membandingkan pembangunan era Presiden Jokowi dan Presiden SBY.
Menurut Gilbert, Anies harusnya meminta maaf atas kesalahan tersebut. Ketegangan ini mengemuka setelah Anies Baswedan dikritik karena penafsirannya terhadap data BPS.
Baca Juga: Balas Sindiran Anies, Ganjar: Kalau Mau Sehat, Ayo Olahraga
Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan di era Presiden SBY lebih signifikan daripada di era Presiden Jokowi, hal yang menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran data tersebut.
Gilbert berpendapat bahwa Anies harusnya memvalidasi data tersebut sebelum menyampaikannya ke publik.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO