Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali melakukan perlawanan terhadap TNI AD pada Sabtu 15 April 2023. Setidaknya, ada enam orang prajurit TNI yang gugur dalam perlawanan tersebut.
Baku tembak yang terjadi di daerah Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, berawal ketika seorang prajurit TNI bernama Pratu Miftahul Arifin sedang melakukan pencarian Pilot Susi Air yang disandera KKB beberapa waktu lalu ditembak oleh KKB.
Baca Juga: Elektabilitas Airlangga Hartarto di Papua Barat Tertinggi, Ini Faktanya
Prajurit TNI lain pun berusaha menyelamatkan jasad Pratu Miftahul yang jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Namun di tengah penyelamatan, KKB kembali melakukan penyerangan dan menyebabkan lima orang prajurit lain pun gugur.
Hal ini pun membuat Panglima TNI akhirnya mengubah skenario pendekatan yang sebelumnya dilakukan secara komunikasi sosial menjadi siaga tempur.
“Dengan kondisi seperti ini, khususnya di beberapa wilayah tertentu akan kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” ungkap Panglima TNI Yudo Margono dalam konferensi persnya di Timika, Papua, pada Selasa 18 April 2023.
Hal ini menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, operasi siaga tempur ini dapat membuat hubungan antara pemerintah Indonesia dan KKB semakin keruh.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mendesak TNI serta pemerintah untuk membatalkan operasi siaga tempur di daerah konflik di Papua. Hal ini sendiri disampaikan oleh anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Al Araf.
"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak TNI, Presiden, serta DPR RI untuk menghentikan rencana operasi tempur dan mencari pendekatan militeristik lainnya untuk menangani situasi perlawanan di Papua." ungkap Araf.
Menurut Araf, rencana operasi tempur ini menunjukkan ketidaksiapan TNI AD dalam melakukan perdamaian di tanah Papua.
Di sisi lain, pengamat militer sekaligus Direktur Eksekutif ISSES Khairul Fahmi mengungkap bahwa rencana siaga tempur merupakan salah satu upaya TNI untuk memperkuat kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi situasi krusial seperti perlawanan KKB ini. Selain itu, tindakan ini jelas tidak bertentangan dengan sikap politik pemerintah untuk Papua.
“Kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan pendekatan lunak dan komunikasi sosial tetap akan dilakukan. Namun, ini bukan berarti TNI dan Polri tidak mempersiapkan kondisi apapun karena dalam saat bersamaan dengan pendekatan lunak, aparat tentu juga harus bertindak jika dianggap perlu demi mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam mengamankan situasi," ujar Khairul, mengutip Suara.com, Kamis (20/4/2023).
Rencana siaga tempur ini pun juga telah diketahui oleh Komnas HAM. Untuk mendukung kebijakan dan tindakan pemerintah dalam misi keamanan dan pertahanan, Komnas HAM meminta agar apapun kebijakannya, keselamatan dan perlindungan masyarakat harus tetap jadi prioritas utama.
"Kami (Kombas HAM) meminta kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, termasuk TNI serta Polri untuk tetap memastikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak langsung atau berada di daerah konflik,” pungkas Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO