Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mencemooh Anies Baswedan yang menyebut ada Menko atau menteri koordinator secara terbuka ingin mengubah konstitusi.
Hasto menyindir Anies, jika PDIP memang sempat mendorong dilakukannya amandemen UUD 1945 namun dilakukan secara terbatas untuk adanya keberlanjutan setiap pemerintahan.
Baca Juga: Hasto Sebut Safari Anies di Surabaya Tak Ramai, Mardani Ali Sera: Anies Baswedan Terus Buat Takjub
"Kalau untuk amandemen, itu kan dari PDIP dulu juga memilki gagasan untuk amandemen sangat terbatas terkait dengan pentingnya pola pembangunan semesta bencana," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan (Jakesl) pada Senin (20/3/2023).
Menurutnya, bagi Anies mungkin keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan setiap pemerintahan dianggap tak penting. Sehingga, kata dia, Anies kaget ketika ada yang ingin melakukan amandemen.
"Kalau bagi Pak Anies kaget karena memang kesinambungan itu nggak penting," tuturnya.
Ia menegaskan, bagi PDIP kesinambungan pembangunan itu sangat penting, maka MPR harus memiliki suatu kewenangan di dalam menetapkan haluan negara.
Namun, dorongan PDIP tersebut sayangnya tak bisa dilanjutkan terlebih karena adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
"Hanya saja kemudian dihadapkan pada Covid, maka kami prioritaskan untuk pada rakyat ini sehingga akhirnya kami tunda agenda untuk melakukan amandemen sangat terbatas termasuk perubahan UU Pemilu juga kami tunda, UU parpol kami tunda agar seluruh konsentrasi ketika menangani pandemi itu untuk rakyat," katanya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO