Menu


Hubungan NU dan Politik: Implementasi Pedoman Berpolitik Ormas Islam Tak Mudah

Hubungan NU dan Politik: Implementasi Pedoman Berpolitik Ormas Islam Tak Mudah

Kredit Foto: GP Ansor

Konten Jatim, Jakarta -

Dewasa ini, berbagai jabatan seperti menteri, gubernur, bupati, walikota, DPR/DPRD, komisioner lembaga negara, hingga jabatan politik lain berhasil diduduki oleh para kader NU. Hal ini dinilai bukanlah kondisi istimewa.

Politik dan isu-isu yang membersamainya justru telah menjadi napas kehidupan banyak orang di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Sejumlah aktivis NU menjadi staf khusus, staf ahli, atau posisi lain di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Baca Juga: Menilik Keterlibatan NU dalam Politik: Hubungan dan Sejarah yang Panjang

Kekhawatiran muncul atas kesuksesan banyaknya kader NU secara politik, yakni adanya orang-orang tertentu yang berusaha mengincar posisi strategis di kepengurusan NU secara sengaja demi tangga karir politik.

Mengutip NU Online, jejak keterlibatan NU yang panjang dalam politik praktis mempengaruhi cara pandang dalam melihat politik, sadar ataupun tidak. 

Baca Juga: Sejarah Hari Ini: Berdirinya Nahdlatul Ulama Sebagai Organisasi Islam

Pasalnya, sebagian tokoh senior NU yang kini masih hidup, terlibat dalam politik secara intens di usia mudanya, era 1952-1984. Belum lagi, banyak pengurus NU kini yang merupakan mantan politisi atau bahkan masih menjadi politisi.

NU sendiri memiliki ketentuan sembilan pedoman berpolitik yang diputuskan dalam muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak Yogyakarta. Peraturan Organisasi (PO) NU ini pun telah mengatur larangan rangkap jabatan.

Sayangnya, implementasi hal ini dinilai tak mudah.

Baca Juga: Profil KH Muhammad Hasyim Asy’ari, Pemimpin Pertama Nahdlatul Ulama

Meski teori peran organisasi massa keislaman mesti dipisahkan untuk tetap di NU sedangkan urusan bidang politik dipegang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampak ideal, tetapi eksekusinya tak melulu gampang.

Pasalnya, hubungan NU dan PKB pun kerap mengalami dinamika naik turun. Kadang, ada disharmoni di sebagian daerah karena partai tersebut dianggap kurang membawa aspirasi NU, atau adanya kontestasi politik personal.

NU Online menyebut, menjadi sejahtera tak harus terjun ke dunia politik. Puluhan perguruan tinggi baru yang didirikan oleh PBNU beberapa tahun ini telah memberi kesempatan ribuan kader NU untuk menjadi akademisi atau peneliti. 

Baca Juga: Kader NU Ini Emosi Nahdliyin Dikait-kaitkan Sama Pembunuh Munir, Katanya: Kenapa Muhammadiyah Tidak Sekalian?

Seiring berjalannya waktu, mereka akan menjadi akademisi atau intelektual NU yang mumpuni yang juga memberi kontribusi kepada perbaikan umat dan bangsa. Para lulusan perguruan tinggi NU juga memiliki kesempatan untuk berkiprah lebih luas dalam berbagai profesi sesuai keahliannya.

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO