Nasdem menegaskan tidak akan lagi berkomunikasi dengan Demokrat jika ingin terus mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, PKS belum mengumumkan calon presidennya.
Sejak awal Nasdem, Demokrat, dan PKS membuka komunikasi untuk membentuk koalisi secara terbuka. Menurut Nasdem tidak ada pembahasan soal jatah cawapres kepada salah satu parpol, sehingga tidak etis mengunci nama cawapres dalam proses komunikasi koalisi.
Baca Juga: Bukan AHY atau Aher, Ustaz Hilmi Firdausi Perkirakan Pasangan Anies-Khofifah Maju di Pilpres 2024
Analis politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Firdaus Muhammad mengatakan bahwa koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS itu belum terbangun secara baik.
"Jadi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS itu belum clear sehingga mereka belum deklarasi karena masing-masing mereka ada tarik menarik," kata Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UINAM ini.
"Okelah, Nasdem usung Anies, tetapi Demokrat dapat apa, PKS dapat apa, itulah yang mengakibatkan belum ada deklarasi Koalisi Perubahan itu. Nah, apalagi kalau sudah ada kata mengancam itu justru meretakkan koalisi. Jadi ini tidak bisa, Nasdem itu membutuhkan Demokrat untuk PKS. Nasdem itu mengantongi Anies, dia itu tidak bisa sendiri, jadi kalau tidak dengan Demokrat siapa," tambah Firdaus.
Menurutnya, kalau soal AHY itu bisa dibicarakan, karena AHY itu sudah cocok untuk realistis. Kalau Demokrat mendorong AHY untuk cawapres, kenapa Nasdem menolak padahal Nasdem minta koalisi dengan Demokrat, namun tidak mau memberikan kue politik kepada Demokrat.
"Jadi justru gaya komunikasinya harus merayu karena kalau mengancam, Demokrat semakin beralasan akan lari ke koalisi lain. Siapa yang cegah kalau misalnya Golkar, Ridwan Kamil, pasangan AHY. Kan, bisa saja mewacanakan itu," tutur lulusan doktoral UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Anies kalau ditinggalkan Demokrat dan PKS, tentu tidak bisa maju di pilpres. Sehingga, Nasdem perlu intens berkomunikasi agar ada titik temu dengan Demokrat. Tidak dengan mengancam.
"Jadi itu saya kira pola komunikasi yang harus diperhatikan. Justru harus intens berbagi, cari titik temunya jangan sampai Demokrat justru renggang dan Nasdem dapat apa. Siapa coba yang agak potensial, Nasdem dengan Golkar tunggu dulu, apalagi dengan PDIP agak jauh," tuturnya.
Justru kalkulasinya adalah Nasdem, Demokrat, dan PKS karena dianggap partai oposisi. Bahkan Nasdem itu justru partai pemerintah yang keluar dari koalisi, meskipun tidak menyatakan keluar karena membuat poros baru sehingga ikatannya dengan pemerintah itu tidak terlalu kuat.
"Koalisi pemerintah, Nasdem justru berada di oposisi, cenderung ke oposisi. Makanya dia lebih dekat dengan Demokrat dan PKS. Kapan Demokrat lepas semakin kesulitan Nasdem. Anies juga, kan, belum posisi aman. Justru termasuk Nasdem harus hati-hati menjual Anies meskipun marketable, produk yang bagus kalau salah jual, cara pemasarannya tidak bagus, bisa tidak laku," ulas Firdaus.
Bahkan jika Nasdem mencari tokoh untuk menutupi kelemahan Anies, justru itu tidak boleh dibahasakan dan tidak bisa disebut bahwa Anies itu punya titik kelemahan. Sekarang cari yang kuat berarti Nasdem menganggap kekuatannya masih lemah.
"Itu bahasa komunikasi yang lagi-lagi tidak tepat. Jadi pemilihan diksi itu juga tidak tepat orang membaca, 'Ternyata Anda belum percaya diri mencari yang kuat'. Kemudian siapa yang mau berteman dengan Anda," jelas Firdaus.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024