Kandidat calon presiden (capres) yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilpres 2024 mendatang masih tertuju pada dua nama, antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.
Komunikolog politik Emrus Sihombing menyarankan salah satu dari dua pertimbangan yang mesti dipilih kepada PDIP dalam rangka penentuan nama bakal capres.
Baca Juga: Puan Maharani Jadi Tokoh Politik yang Paling Tidak Ingin Dipilih Masyarakat Sebagai Presiden
"Pertama jika PDIP orientasi pada perjungan politik ideologi partai di internal partai dan politik ideologi kebangsaan untuk negeri, sebaiknya PDIP usung Puan," ujar Emrus, mengutip Akurat.co.
Alasannya, Puan merupakan cucu ideologi dan cucu kandung Bung Karno. Karena itu, Puan dipastikan lebih memegang teguh ajaran Bung Karno di antaranya tentang keberagaman, pluralitas dan lebih berpihak kepada wong cilik daripada sosok tertentu.
Emrus yakin peluang menang terbuka lebar dengan kerja keras seluruh kader partai dan manajemen strategi komunikasi politik. Ditambah komunikasi pemasaran politik yang jitu dan handal
"Bukti, pada awal pencalonan Ganjar periode pertama di Jawa Tengah, survei elektabilitas Ganjar termasuk rendah," kata dia, mencontohkan.
Sebaliknya, kerja keras PDIP dan ketokohan Puan di Jawa Tengah justru berbuah hasil, Ganjar bisa terpilih menjadi gubernur.
"Pada periode berikutnya lebih mudah memenangkan Ganjar," jelasnya.
Pertimbangan kedua, hemat Emrus, jika PDIP orientasi perjuangan politik kontestasi Pemilu 2024 maka sebaiknya usung Ganjar.
Dengan mengusung Ganjar akan lebih mudah bagi PDIP memenangkan pertarungan. Sebab, Ganjar masih bertengger di posisi atas dari berbagai hasil survei.
"Selain itu, saya melihat bahwa Ganjar lebih cenderung mendapat dukungan mayoritas dari bermacan kalangan dan identitas dalam arti yang positif," imbuhnya.
Namun di sisi lain, menurut Emrus, perlu memunculkan kesadaran baru di negeri ini bahwa secara de facto hampir pasti jabatan presiden di Indonesia dua periode.
"Selain itu, jika disimak konstitusi kita, sangat jamak kekuasaan di tangan presiden, antara lain, mulai dari ikut serta berperan aktif membuat UU hingga mengeluarkan Perppu," ujarnya.
Bahkan presiden berwenang mengangkat, memberhentikan dan memperpanjang masa jabatan pimpinan eksekutif. "Kewenangan ini berpotensi melanggengkan kekuasaan presiden periode kali kedua," papar Emrus.
Sehingga, dipastikan presiden terpilih di 2024 akan bisa berkuasa hingga 2034. Menurut Emrus, pada rentang 10 tahun tersebut bisa saja banyak 'penataan' politik terjadi di tanah air.
"Karena itu, sosok (siapapun dia) yang ingin maju kali pertama calon Presiden pada Pemilu 2029, berpotensi menelan pil pahit kekalahan," prediksinya.
Atas dasar kemungkinan kenyataan politik tersebut, Emrus menilai sosok yang bersangkutan tidak akan pernah maju lagi untuk periode 2034, bahkan boleh jadi untuk seterusnya. Baginya, kesempatan menjadi presiden dalam rangka menyejahterakan rakyat bisa saja hilang 'ditelan badai' politik.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
