Menu


Pengamat: Kerusuhan Morowali Itu Gegara Rakyat Jengkel Sama Pemerintah

Pengamat: Kerusuhan Morowali Itu Gegara Rakyat Jengkel Sama Pemerintah

Kredit Foto: Republika

Konten Jatim, Surabaya -

Kerusuhan terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu malam (15/1/2023). Kericuhan tersebut berawal dari unjuk rasa Serikat Pekerja Nasional (SPN) di PT GNI pukul 06.00 WITA, Sabtu.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai kerusuhan tersebut tetap saja menjadi imbas dari kebijakan pemerintah.

“Orang anggap ya pasti terjadi, karena Morowali ini dan beberapa wilayah yang ada konflik agrarian ini sebetulnya akumulasi dari kejengkelan karena pemerintah gak peduli,” ujar Rocky dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga: Cerita Masa Kecil Guntur Soekarnoputra Bersama Bung Karno, Seperti Teman hingga Main Koboi-koboian

Rocky sendiri mengaku telah lama menduga konflik semacam kerusuhan Morowali, cepat atau lambat sudah pasti akan terjadi.

“Jadi dari awal pemerintah melempar puntung berasap di jerami morowali dan akan ada jerami lagi yang akan kena puntung yang sama, jadi potensi kerusuhan sosial dari awal memang udah terjadi, dari dulu kita udah bilang bahwa kerusuhan ini pasti terjadi,” katanya.

Hal itu, kata Rocky, karena pemerintah terlalu terfokus pada kepentingan oligarki dan tidak berpihak pada rakyat.

Baca Juga: Kunjungi Ponpes Baitul Muqoddas, Ganjar Pranowo Sambung Silaturahmi Kawan Lama dan Para Santri

“Kenapa? karena kapital, oligarki tidak mungkin menahan akumulasi, sementara pemerintah tidak berpihak pada rakyat,” ujar Rocky.

“Omnibus law itu di mata buruh di Morowali sebagai pemerasan terhadap hak-hak mereka,” sambungnya.

Bahkan, lanjut Rocky, di tingkat yang lebih menengah, publik pun menyadari bahwa semua kerja sama pemerintah terkait izin investasi asing di Indonesia itu hanya menjadi pengumpul pundi kekayaan bagi segelintir orang.

“Semua itu dimaksudkan untuk menimbun kekayaan 4-5 orang, jadi sekarang mulai terlihat akibat dari kegagalan pemerintah untuk melindungi hak rakyat,” bebernya.

Baca Juga: Dulu Jadi Relawan Jokowi Hingga Dua Periode, Guntur Beberkan Alasan Lebih Pilih Ganjar Buat Jadi Presiden di 2024

“Jadi konflik agrarian dan industrial justru terjadi karena kebijakan pemerintah tidak memperlihatkan keadilan. Tujuh tahun Pak Jokowi, yang ada hanyalah eksploitas-eksploitasi bukan distribusi,” pungkas Rocky.

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO