Menu


Ganjar Pasang Badan Buat Jokowi soal Cawe-cawe Pemilu 2024: Beliau Kader Partai, Punya Hak Politik

Ganjar Pasang Badan Buat Jokowi soal Cawe-cawe Pemilu 2024: Beliau Kader Partai, Punya Hak Politik

Kredit Foto: Istimewa

Konten Jatim, Jakarta -

Bakal calon presiden (bacapres) PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait cawe-cawe Pemilu 2024 demi kepentingan negara.

Menurut Ganjar, cawe-cawe Jokowi dilakukan sebagai kader PDIP, bukan sebagai kepala negara.

"Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe, karena punya hak politik," ujar Ganjar di Kantor Kantor Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP), Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Baca Juga: Gegara Alasan Ini, Rocky Gerung Sebut Anies Tak Pantas Dipilih: Mending Kita Dukung Pak Jokowi Sekalian

Ia yakin, Jokowi sebagai pemimpin negara tidak akan cawe-cawe dalam konteks mengintervensi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab jika hal tersebut terjadi, tentu tidak akan sportif bagi lawan politiknya nanti.

"Kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan, yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira itu tidak akan terjadi," ujar Ganjar.

Jokowi sendiri adalah mentornya dalam hal pemerintahan. Ganjar sendiri sudah menjadi bagian dari tim sukses Jokowi sejak pemilihan wali kota Solo hingga Pilpres 2019, saat berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin.

"Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya, sekaligus sebagai kader partai," ujar Gubernur Jawa Tengah itu.

Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa banyak suara kekhawatiran usai Presiden Jokowi yang mengaku cawe-cawe atau ikut campur.

Jika ikut campurnya Jokowi terkait Pemilu 2024 benar, akan ada potensi tak netralnya alat-alat negara jelang hingga berakhirnya kontestasi.

"Bayangkan kalau Presiden betul-betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan menjadi kekhawatiran kita," ujar Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, belum lama ini.

Kekhawatiran tersebut bukan hanya terkait Pilpres 2024, tetapi juga bersinggungan langsung dengan demokrasi di Indonesia.

Banyak pakar dan intelektual juga menolak sikap Jokowi yang terlalu ikut campur terkait kontestasi nasional mendatang.

Baca Juga: Amien Rais soal Jokowi Cawe-cawe: Jika Tak Hentikan, Saya Khawatir Anda Bisa Terjungkal di Tengah Jalan

"Seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak apa istilahnya, harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain, sekali lagi, konstitusi kita berbeda, konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara kedudukannya sebagai dalam konteks politik ya dia harus netral," ujar Sugeng.

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Republika.