Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menyebut, kekhawatiran muncul usai pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya bakal cawe-cawe urusan Pilpres 2024.
Jangan sampai kekhawatiran banyak pihak itu benar dan memunculkan potensi penyalahgunaan kewenangan dari pimpinan negara tersebut.
"Tidak lantas abuse of power. Nah, catat itu. Mudah-mudahan cawe-cawe yang dimaksud bukan abuse of power. Kalau ini terjadi, mundur kita, setback," ujar Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Baca Juga: Jokowi Ngaku Cawe-cawe Demi Negara, Gibran Rakabuming: Aku Tidak Ikut-ikutan
Partai NasDem yang saat ini masih tergabung dalam pemerintahan Jokowi masih berpikir positif terkait cawe-cawe Jokowi.
Dia berharap, ikut campur Jokowi memang dalam rangka kepentingan bangsa, seperti pemulihan ekonomi dan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang baik.
Indonesia, Sugeng menjelaskan, harus mampu menghadirkan demokrasi yang benar-benar dilaksanakan secara substansial dan konstitusional.
Bukan semata-mata demokrasi prosedural yang hanya menekankan pada mekanismenya.
"Apa maksudnya demokrasi substansial? Dalam hal misalnya pencalegan pencapresan biar gagasanlah yang beradu di permukaan. Pak Anies misalnya dengan tema tagline besarnya adalah keadilan, nanti kan kita breakdown. Kami tim kecil itu yang bertugas mem-breakdown apa sih keadilan itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya," ujar Sugeng.
Namun, jika ikut campurnya Jokowi terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024 benar, akan ada potensi tak netralnya alat-alat negara jelang hingga berakhirnya kontestasi.
"Bayangkan kalau Presiden betul-betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan menjadi kekhawatiran kita," ujar Sugeng.
Kekhawatiran tersebut bukan hanya terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tetapi juga bersinggungan langsung dengan demokrasi di Indonesia.
Banyak pakar dan intelektual juga menolak sikap Jokowi yang terlalu ikut campur terkait kontestasi nasional mendatang.
Baca Juga: Anies soal Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024: Setiap Capres Punya Hak yang Sama
"Seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak apa istilahnya, harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain, sekali lagi, konstitusi kita berbeda, konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara kedudukannya sebagai dalam konteks politik ya dia harus netral," ujar Ketua Komisi VII DPR itu.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
