PDI Perjuangan (PDIP) mengomentari respons SBY soal rumor sistem pemilu sebagai bentuk menakuti-nakuti rakyat. DPP Partai Demokrat menyatakan, komentar PDIP itu tidak pas dan malah menyesatkan.
Politisi Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan, apa yang disampaikan Denny Indrayana dan SBY sejatinya adalah cara mengaktifkan keawasan publik. Sehingga, terjadi kontrol publik atas berbagai proses hukum dan politik yang tengah berjalan.
Baca Juga: Elektabilitas Ganjar Bisa Moncer Jika Menghindar dari Blunder Politik
"Agar tidak terjadi perselingkuhan dan persekongkolan antara eksekutif dan yudikatif," kata Kamhar dikutip dari Republika.co.id, Selasa (30/5/2023).
Kamhar turut menyoroti lemahnya fungsi check and balance di DPR. Besarnya koalisi pemerintah menguasai parlemen dan Jokowi yang dominan mengendalikan koalisi membuat segala agenda politik penguasa berjalan tanpa kontrol demokrasi.
Akibatnya, parlemen tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan, baru-baru ini terjadi gratifikasi masa jabatan oleh MK bagi pimpinan-pimpinan KPK, setelah sebelumnya gratifikasi penambahan usia hakim MK yang dilakukan oleh penguasa.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
