PDIP tak tinggal diam mendengar pernyataan Denny Indrayana yang mengaku menerima informasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutus sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. PDIP menilai Denny dibebani dosa pemerintah pada masa Presiden SBY hingga berupaya menimpakannya pada rezim Jokowi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap pernyataan Denny spekulatif dan patut dipertanggungjawabkan. Apalagi Wamenkumham pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY itu seolah mempersepsikan Jokowi hendak main kotor dalam mempersiapkan pemilu.
“Jadi jangan di pengalaman Pak Denny di pemerintahan sebelumnya, sepertinya kemudian terjadi di dalam pemerintahan saat ini,” kata Hasto, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Dia menganggap Denny berspekulasi melalui pernyataan terbuka yang diunggah pada salah satu akun medsos, lantaran tidak menyebutkan sumber. Spekulasi Denny seolah memposisikan pemerintahan Presiden Jokowi menyusun skenario tertentu melalui MK.
Politisi asal Yogyakarta ini menegaskan, kemenangan berturut yang dicapai PDIP dalam dua kali pemilu merupakan hasil kerja nyata untuk menaikan suara. Bukan seperti raihan Demokrat pada Pemilu 2009 yang mengalami kenaikan suara hingga 300 persen secara mencurigakan.
“Tidak ada melalui suatu rekayasa kekuasaan sehingga ada partai yang naik 300 persen. Kami bekerja secara organik, mendapat dukungan rakyat,” ujarnya sambil meminta pertanggungjawaban Denny.
Baca Juga: Politisi PDIP Sebut Denny Indrayana Ahli Hukum yang Tak Paham Hukum
PDIP, lanjut Hasto, siap mengikuti pemilu dengan sistem apapun mengikuti putusan MK nantinya, coblos partai dalam proporsional tertutup maupun terbuka sebagaimana sistem yang berlaku sejauh ini. Kesiapan PDIP ditunjukkan dengan menjaring caleg menggunakan pendekatan proporsional terbuka.
“Kami mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apapun yang diputuskan oleh MK," ujarnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
