Kamhar menuturkan, perkara ini sudah menjadi perhatian publik. Bahkan, ia menekankan, atensi besar dari publik yang membaca kasus ini sebagai pembegalan demokrasi melalui upaya abuse of power oleh KSP Moeldoko.
Tapi, kontrol demokrasi yang kuat dari banyak pihak, termasuk civil society, membawa kemenangan bagi demokrasi. Saat ini, ia mengingatkan, tentu seluruh mata publik akan tertuju ke Mahkamah Agung (MA).
"Kami percaya MA akan independen tak terkooptasi kepentingan KSP Moeldoko yang memperturutkan syahwat kekuasaan dengan menghalalkan segala cara," kata Kamhar.
Apalagi, ia menegaskan, jangankan menjadi pengurus, Moeldoko tidak pernah menjadi anggota dari Partai Demokrat. Selain itu, publik akan mencatat ini sebagai ke-17 kalinya Presiden Jokowi melakukan pembiaran.
Yang mana, lanjut Kamhar, pembiaran itu dilakukan terhadap pembantunya yang melakukan tindakan begal politik. Kamhar menilai sikap Presiden Jokowi yang melakukan pembiaran akan terbaca sebagai bentuk dukungan.
"Jokowi mestinya tegas menindak dan memecat Moeldoko sebagai kepala KSP. Ini menjadi salah satu noda hitam dalam catatan perjalan demokrasi pemerintahan Pak Jokowi yang dilakukan orang terdekatnya," pungkas Kamhar.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
