Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku terkejut dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menerima sidang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK. Dia juga mengisyaratkan bahwa anggota parlemen yang ambisius juga bisa memperpanjang masa jabatan DPR.
"Karena MK sangat inspiratif, maka kita mencoba juga perpanjangan DPR lima tahun lagi ke depan, rasanya boleh dipertimbangkan," ujar Sahroni saat dihubungi wartawan, Kamis (25/5/2023),
Baca Juga: Jabatan Pimpinan Diperpanjang Jadi 5 Tahun, Abraham Samad: KPK Bukan Lagi Lembaga Independen
DPR lewat Komisi III yang menyusun dan membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum adanya putusan MK tersebut, dalam Pasal 34 UU KPK dijelaskan bahwa pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
"Kita mau panggil MK terkait ini agar publik tidak bertanya-tanya hal keputusan dari MK. Saya akan minta kepada pimpinan yang lain untuk memanggil MK. Karena kami kalau memanggil mitra kerja Komisi III harus kolektif kolegial," ujar Sahroni.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman juga mengkritik putusan MK tersebut. Ia mempertanyakan kewenangan MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun.
"Apa betul MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun ke lima tahun? dari mana sumber kewenangan MK mengubah periode masa jabatan pimpinan KPK ini. Itu kewenangan mutlak pembentuk UU, tertib konstitusi menjadi rusak akibat MK ikut bermain politik, hancur negeri ini," ujar Benny.
Diketahui, MK memutuskan menerima gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Dengan putusan ini, jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.
Baca Juga: Soal Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK, Politikus Demokrat Tuding MK Ikut Bermain Politik
Hakim MK M Guntur Hamzah setuju masa jabatan pimpinan KPK seharusnya juga disamakan dengan pimpinan 12 lembaga non-kementerian atau auxiliary state body di Indonesia seperti Komnas HAM, KY, KPU yaitu lima tahun.
MK berpendapat pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran wajar dan bersifat diskriminatif.
Kondisi itulah yang diyakini MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. "Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance yakni lima tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan," ujar Guntur yang pernah terjerat skandal pengubahan putusan MK.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
