Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menanggapi rumor kasus korupsi terkait megaproyek terkait pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo melibatkan tiga partai politik. Baginya, sudah jelas bahwa hukum tidak dapat didasarkan pada gosip atau desas-desus.
Ia juga menekankan, agar semua pihak diperiksa secara akuntabel dan profesional. Sehingga moralitas penegakan hukum bisa berjalan dalam proses pengusutan kasus tersebut.
Baca Juga: Dikorupsi hingga Rp8 Triliun, Berapa Harga Menara BTS?
"Hukum harus tetap menjadi hukum, dia tidak boleh menjadi kendaraan ataupun alat politik atau alat kekuasaan. Ini yang kita harapkan Kejaksaan Agung bisa melakukan seperti itu," ujar Taufik di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Kejaksaan Agung (Kejagung) pun juga harus berbasis fakta, data, dan hukum. Jangan kemudian lembaga tersebut turut membangun narasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
Hal tersebut ditekankannya dalam proses pengusutan kasus korupsi pembangunan BTS tersebut. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, banyak gosip dan isu liar di media sosial yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
