Sebanyak empat prajurit TNI gugur dalam misi penyelamatan pilot Susi Air di Papua. Hal tersebut membuat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menetapkan siaga tempur di Papua, artinya semua pasukan siap menembak.
Masalah ini kembali membuat kita kembali melihat bagaimana pemerintah Indonesia menangani permasalahan di Papua. Pengamat politik Rocky Gerung meningatkan adanya kelompok internasional yang memperhatikan masalah ini.
Baca Juga: Polemik Keputusan TNI untuk Siaga Tempur dengan KKB Papua
"Soal operasi militer itu keputusan internal TNI setelah konsultasi dengan presiden, mungkin purpose-nya datang dari TNI. Tapi kita mesti lihat selalu ada masyarakat internasional, diplomatic society," ujar Rocky Gerung, mengutip video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (20/4/2023).
Rocky Gerung melihat permasalahan ini akarnya dari kemanusiam. Sejak Orde Baru, Papua mendapatkan kucuran dana begitu besar namun tidak dirasakan keamanan dan pembangunan.
Bahkan dianggap bahwa semua yang diberikan untuk Papua akhirnya hilang karena korupsi. Dana digunakan oleh pihak yang tidak semestinya dan diberikan untuk golongan tertentu.
"Bahkan dianggap bahwa semua yang digelontorkan ke Papua hilang karena korupsi. Itu yang memungkinkan kita masuk lebih dalam pengawasan dalam anggaran sejauh mana untuk rakyat, kan ada tuan-tuan lokal, baron-baron di Papua yang justru memanfaatkan untuk membina hubungan supaya tetap kuasai kelompok-kelompok di situ," jelas Rocky.
Baca Juga: Prajurit Gugur Korban KKB Bertambah Jadi 4 Orang, Evakuasi Dilakukan di RSUD Timika
Permasalahan ini akhirnya berujung ke masalah sosial yang menimbulkan berbagai konflik.
"Setiap kali kita masuk dalam misi itu, orang ragu-ragu mau audit enggak, dana Otsus habis berapa triliun di situ dan hanya untuk membujuk dua juta orang. Indonesia bisa bangkrut kalau terus menerus gitu," pungkas Rocky.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
