Ekonom Senior Rizal Ramli meminta para intelektual untuk lebih aktif terlibat dalam isu-isu publik. Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber di Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Berkaca pada Kontroversi 349 T Kementerian Keuangan RI.
Menurutnya, hal ini sangat diperlukan karena demokrasi mengalami kemunduran di masa pemerintahan saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun tak sekritis di masa reformasi.
“Sikap-sikap otoritarian semakin menguat di era saat ini. Anggota DPR dapat dipecat oleh ketua umum partai apabila bersikap kritis. Berbeda dengan masa era reformasi, DPR bersikap kritis di masa itu,” tutur mantan Menko Kemaritiman era Presiden Jokowi belum lama ini.
Baca Juga: Bersama Jokowi Jadi Saksi Pengesahan Pernikahan Valencia-Kevin, Sinyal Prabowo The Next President
Ketua umum partai di era ini dinilainya cenderung terikat pada kekuasaan, sehingga demokrasi kepartaian berhasil dilumpuhkan.
Makanya saran dia, di masa mendatang ketua umum partai tidak boleh memecat anggotanya, kecuali jika terindikasi berbuat kriminal. Ia juga melihat adanya ironi demokrasi saat ini.
“Presiden Jokowi menikmati demokrasi namun melemahkan demokrasi dengan mengikat partai-partai, lalu meluncurkan isu islamophobia dan membayar buzzer,” ucapnya.
Baca Juga: Megawati dan Jokowi Akan Pimpin Komunikasi Koalisi PDIP
Rizal Ramli menambahkan, fenomena buzzer juga telah mendistorsi fungsi kritik yang seharusnya ada di negara demokrasi.
“Rezim pro rakyat memanfaatkan suara media untuk mengkritik diri sendiri, rezim tidak pro rakyat hobi melakukan pencitraan membayar buzzer dan media untuk menutupi keburukan pemerintahannya,” ujarnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
