Menu


Usai OTT Wali Kota Bandung, Firli Bahuri Tegaskan KPK Masih Ada

Usai OTT Wali Kota Bandung, Firli Bahuri Tegaskan KPK Masih Ada

Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Konten Jatim, Jakarta -

Wali Kota Bandung Yana Mulyana diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bandung, Jumat (14/4/2023).

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, operasi senyap ini merupakan bukti bahwa komisinya masih terus bekerja.

"KPK terus bekerja keras untuk bersihkan negeri ini. KPK masih ada dan tidak pernah menyerah," tegas Firli lewat pesan singkat, Sabtu (15/4).

Baca Juga: Dampak Dokumen Bocor yang Menyeret Firli, Eks Penyidik KPK: OTT Bisa Gagal!

Firli menyatakan, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi.

Teranyar, peringatan tersebut disampaikan pensiunan Jenderal Polisi bintang tiga itu dalam 'Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023', di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (23/3).

Acara ini dihadiri beberapa gubernur, bupati, dan wali kota

"Saya sampaikan saat itu, bahwa kepala daerah yang masih korupsi pasti kami tangkap. Itu dibuktikan hari ini Wali Kota Bandung YM ditangkap, menyusul bupati Meranti," tuturnya.

Untuk diketahui, pada Kamis (6/4), KPK menangkap Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil.

Adil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan fee perusahaan umrah dan pemberian suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga: Menanti Nyali Dewas KPK Copot Firli Bahuri 'Si Pembocor'

Dalam OTT di Bandung, KPK mengamankan sembilan orang, termasuk Yana Mulyana. Penangkapan diduga terkait dengan suap pengadaan barang dan jasa berupa CCTV dan jaringan Internet pada program Smart City Kota Bandung.

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO

Tampilkan Semua Halaman

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Rakyat Merdeka.