Menko Polhukam Mahfud MD dinilai tak punya kans untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan di Pilpres 2024, kendati punya latar belakang warga Nahdlatul Ulama.
Hal ini seperti dituturkan oleh Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Herzaky melihat, peluang Mahfud menjadi cawapres justru ada di koalisi partai-partai di pemerintah saat ini. Mengingat kedekatan Mahfud dengan mereka, bukan dengan Koalisi Perubahan yang diusung NasDem, PKS, dan Demokrat.
Baca Juga: Mahfud MD Diakui Punya Modal Jadi Cawapres
"Kalau kita bicara Pak Mahfud misalnya, Pak Mahfud ini dekatnya dengan siapa, yang diincer jangan-jangan Pak Mahfud juga lagi ngincer nih, apakah ngincer di koalisi besar atau dia dengan PDIP kan kita nggak tahu nih," kata Herzaky di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, dikutip Kamis (13/4/2023).
Herzaky menegaskan Koalisi Perubahan telah memiliki kriteria cawapresnya sendiri, salah satunya ialah figur yang memiliki semangat perubahan. Tentang siapa saja kandidatnya, itu menjadi kewenangan Anies selaku bakal capres untuk dibahas bersama dengan tim kecil.
"Mana nih tokoh-tokoh yang punya semangat perubahan? Sangat terbatas. Lagi-lagi kami tidak akan terlibat dalam konteks atau perdebatan mengenai cawapres ini karena ini sudah ranahnya bacapres," ujar Herzaky.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam membedah calon wakil presiden berlatar belakang Nahdliyin yang cocok untuk Anies Baswedan. Ia menyebutkan sejumlah nama tokoh kultural Nahdliyin.
Baca Juga: Sebut Tak Pas Diduetkan dengan Anies, Demokrat Duga Prabowo-Sandiaga Terulang di Pilpres 2024
Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Khusus Muhaimin dan Mahfud, Umam menilai keduanya belum memiliki elektabilitas yamg memadai. Terlebih Mahfud yang tidak memiliki kendaraan politik riil di parlemen, beda halnya dengan Muhaimin atau Cak Imin.
Sementara, untuk mendorong Khofifah menjadi cawapres Anies bukan perkara mudah. Ada sejumlah hal yang menjadi hambatan apabila Koalisi Perubahan nekat memasangkan Anies dengan Khofifah.
Selain karena tidak memiliki partai pengusung, Khofifah disebut-sebut memiliki kendala berupa isu hukum.
"Yang berpotensi menjegal dirinya jika memaksakan diri berlaga di kontestasi nasional," kata Umam dalam keterangannya.
Baca Juga: Singgung Kondisi Pohon di Monas, Denny Siregar: Kalau Anies Presiden, Negeri Ini Jadi Gundul
Di sisi lain, predikat "sponsor utama" pencapresan Anies juga bisa menjadi batu sandungan bagi NasDem apabila mendorong Khofifah sebagai cawapres. Pasalanya, PKS dan Demokrat tidak berkesempatan ikut andil salam menentukan pasangan capres-cawapres.
Jauh sebelum menyerahkan urusan cawapres ke Anies, baik PKS dan Demokrat kukuh mengusulkan nama kader terbaik mereka sebagai pendamping. Mulai dari Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Sebut PDIP Sudah Bukan Partai Sandal Jepit, Eks Anak Buah Megawati Ini Dukung Anies Baswedan
"Hal itu berpotensi melukai Demokrat dan PKS. Artinya tidak ada kesetaraan dalam koalisi karena seolah hak politik Demokrat dan PKS didiambil alih dan dikendalikan penuh oleh NasDem," kata Umam.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
