Wakil Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ketenagakerjaan, Indra MH, menyebut PKS sejak awal konsisten menolak UU Cipta Kerja.
"Jika ada yang mengatakan tidak ada yang membela buruh dan kaum pekerja, itu dusta, PKS konsisten sejak awal UU Cipta Kerja ini dibahas, disahkan menjadi UU bahkan berganti menjadi Perppu, PKS terus menyuarakan penolakan," tegas Indra, mengutip fajar.co.id, Kamis (23/3/2023).
Baca Juga: Perppu Cipta Kerja Ditetapkan Jadi UU, Kadin: Jelas Tidak Sempurna, Tapi...
Indra menyebut, penolakan PKS terhadap Perppu Cipta Kerja sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Menilai banyak pasal yang merugikan kaum pekerja dengan dimudahkan PHK terhadap karyawan.
"Bagaimana tidak kami tolak, PHK dipermudah, pesangon tidak wajib inilah yang menjadi alasan PKS untuk konsisten menolak peraturan yang merugikan kaum pekerja, karena ini bentuk sikap PKS terhadap kepentingan rakyat," jelas Indra.
Indra menyebut, Perppu Cipta Kerja menjadi sejarah kelam dalam peraturan ketatanegaraan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang dibahas anggota dewan tidak ada yang memegang draft susunan undang-undang.
"Dalam sejarah ketatanegaraan ini menjadi catatan kelam dimana ketika dibahas draft nya tidak dipegang dan itu pertama kali terjadi sejak Republik ini berdiri," kata dia.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
