Pakar komunikasi politik Prof Tjipta Lesmana melihat kasus transaksi tak wajar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluap begitu saja dan terkesan ada pembiaran.
Apalagi ada hal yang paling mengganjal yaitu dipindahkannya Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan ke BUMN. Awan Nurmawan diangkat menjadi Komisaris Bank BRI.
Prof Tjipta menjelaskan, Setiap instansi pemerintah terdapat jabatan strategis atau jabatan tertinggi yaitu irjen. Irjen itu pengawas tertinggi di setiap instansi pemerintah.
Ketika keadaan genting seperti sekarang, Irjen Kemenkeu justru dipindah ke BUMN. Keadaan ini bisa dibilang janggal.
"Irjen itu pengawas tertinggi di setiap instansi pemerintah, dia yang mengawasi. Dalam kasus 300 triliun ini baru 2-3 hari, Irjen Kemenkeu langsung dilempar ke BUMN, jadi dirut atau komut. Ini misterius," jelas Prof Tjipta, mengutip video yang diunggah di kanal YouTube Realita TV, Jumat (17/3/2023).
Prof Tjipta melanjutkan, Irjen Kemenkeu saat ini sangat dibutuhkan untuk melacak kasus Rp300 triliun ini. Kepindahan Awan ke Bank BRI bahkan tidak dijelaskan Menkeu Sri Mulyani maupun Menteri BUMN Erick Thohir.
"Hal itu yang banyak mencurigakan, banyak yang membuat masyarakat bingung. Semua pihak menuntut supaya ini jangan dianggap enteng. Ini ledakan bom yang luar biasa, sekali lagi karena 300 triliun, seperempat dari APBN," kata Prof Tjipta.
Selain itu, menurut Prof Tjipta, ada baiknya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat suara terkait kasus ini. Hal tersebut dikarenakan kasus ini seperti ada pembiaran tindak korupsi.
"Saya minta agar Presiden Jokowi juga bersuara, jangan diam saja. Ini luar biasa uang rakyat, 300 triliun yang dipatgulipat oleh berbagai pihak. Ini pasti terdapat unsur korupsi, uang rakyat padahal. Situasi kerakyatan saat ini makin turun, makin miskin," tukas Prof Tjipta.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
