Di Mahkamah Konstitusi (MK), uji materi sistem pemilu kini masih bergulir, membuat khawatir banyak mihak soal gugatan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK anak mengubah Pemilu dari sistem terbuka ke tertutup.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengakui, perubahan sistem Pemilu, baik melalui revisi undang-undang maupun jalur yang lain memang kerap dilakukan jelang Pemilu. Sebab, berbagai upaya ini akan menentukan nasib partai politik peserta.
“Memang elite partai akan melakukan berbagai cara agar menghasilkan keuntungan lebih banyak, khususnya soal kursi legislatif,” kata Ninis-sapaan akrab Khoirunnisa dalam pesannya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca Juga: Perludem Berasumsi Bahwa Strategi Parpol Akan Terganggu Jika Sistem Pemilu Diubah
Termasuk polemik sistem proporsional terbuka atau tertutup, kata Ninis, akan ada parpol yang diuntungkan dan dirugikan dalam dua sistem tersebut.
Namun, diingatkan, mestinya MK tak masuk dalam keputusan menentukan sistem Pemilu. Sebab, prinsip penyelenggaraan Pemilu adalah predictable, procedure, and unpredictable result.
“Sudah disepakati sekarang menggunakan sistem proporsional terbuka. Kalau putusannya tertutup, jadi tidak bisa diprediksi aturan mainnya? Partai politik jadi bingung karena tak pasti,” katanya.
Baca Juga: Bila Sistem Pemilu Ganti Proporsional Tertutup, PKS PKS Prediksi Pemilih Turun
Ninis mengimbau, MK mestinya hanya sampai pada putusan prinsip dalam menentukan sistem Pemilu. Prinsip apa yang harus dipenuhi dalam Pemilu. “Yang mengubah ya DPR sebagai pembuat undang-undang,” tegasnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
