Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai bahwa pelaksanaan pilgub tidak efektif. Pilgub menurutnya membutuhkan anggaran besar sehingga bisa berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan.
"Anggarannya untuk pilkada besar jadi kemudian berantemnya panjang. Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem, sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Baca Juga: PDIP Klaim Proporsional Tertutup Menghadirkan Caleg Berkualitas
Cak Imin juga mengatakan bahwa pilgub secara langsung tidak efektif lantaran posisi kepala daerah memiliki kewenangan terbatas sehingga perlu untuk dikaji ulang.
"Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," ujar Wakil Ketua DPR RI ini.
Menurutnya, gagasan mengenai peniadaan jabatan gubernur akan ditempuh melalui DPR RI dengan mengusulkan naskah kajian peniadaan jabatan gubernur ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Iya kita 'ngusulin' naskah ke Baleg, segera (diajukan naskahnya)," katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penghapusan jabatan gubernur akan membuat rentang kontrol atau pengaturan dari pusat ke bupati/wali kota terlalu jauh.
Hal itu disampaikan Presiden menyikapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar jabatan gubernur ditiadakan lagi pemilihannya pada pilkada mendatang.
“Perlu kalkulasi, apakah lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung, misalnya ke bupati wali kota terlalu jauh, 'span of control' (jangkauan kontrol)-nya harus dihitung,” ujar Jokowi di sela kegiatan mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
