Pemerintah dikatakan telah membuat kebijakan baru terkait pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Hal ini langsung disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Secara resmi penggunaan PeduliLindungi dalam membeli minyak goreng curah akan berlaku sejak hari Senin (27/06/2022).
"Semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," ujar Luhut.
Namun apabila tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi, masyarakat bisa menunjukan NIK untuk pembelian minyak goreng curah ini.
"Sementara masyarakat yang belum memiliki aplikasi tidak perlu merasa khawatir karena mereka masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng murah dengan harga eceran tertinggi," tuturnya kembali.
Penunjukan KTP sebagai syarat pembelian minyak goreng curah rupanya ikut ditanggapi pegiat media sosial Nicho Silalahi.
Melalui laman twitternya, ia menyebut kebijakan ini hanyalah akal-akalan Luhut Binsar Pandjaitan guna mengumpulkan data rakyat untuk pemenuhan 100 juta kuota big data.
"Patut diduga ini hanyalah akal?2; Luhut Binsar Panjaitan Untuk Mengumpulkan Data Rakyat Indonesia sehingga dia bisa memenuhi kuota 100 Juta dalam Big Data," ujarnya dalam akun @Nicho_Silalahi pada Minggu (26/06/2022).
Patut diduga ini hanyalah akal?2; Luhut Binsar Panjaitan Untuk Mengumpulkan Data Rakyat Indonesia sehingga dia bisa memenuhi kuota 100 Juta dalam Big Data, bukan tidak mungkin nanti para pembelinya menanda tangani sesuatu, Ia gak sih ?
— Nicho Silalahi ( Nicholas Frans Giskos ) (@Nicho_Silalahi) June 26, 2022
Yang Setuju Retweet
???????????????? pic.twitter.com/GUCMlCpMp6
"Bukan tidak mungkin nanti para pembelinya menanda tangani sesuatu, iya gak sih ? Yang Setuju Retweet," tulisnya kembali.
Sebagai informasi, Luhut pernah mengklaim memiliki big data berisikan aspirasi dari 110 juta warganet yang meminta penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengatakan, big data yang ia miliki sebagai bukti penundaan pemilu dan mampu memperpanjang masa jabatan Jokowi yang berakhir saat Pemilu 2024 nanti menjadi tiga periode.
Namun, Luhut sendiri tak pernah bisa menunjukan data soal klaimnya itu. Dalam sebuah kunjungannya ke Kampus UI, Luhut malah marah-marah saat mahasiswa menantangnya untuk menunjukan perihal big data tersebut.
Sementara itu, terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan KTP untuk pembelian minyak goreng curah mendapat sorotan dari mantan Komisioner Ombudsman RI, Alvin Lie.
Ia mempertanyakan kenapa pemerintah tak menggunakan saja kartu yang jadi salah satu program andalan Jokowi, yakni Kartu Sembako Murah.
Ia mengkritik pemerintah yang malah memilih aplikasi PeduliLindungi atau KTP sebagai syarat beli minyak goreng curah dibandingkan kartu tersebut.
Penggunaan Peduli Lindungi atau KTP sbg syarat beli Minyak Goreng Curah merupakan indikasi bahwa Kartu Sembako Murah yg diluncurkan Presiden @jokowi tidak berhasil menjalankan fungsinya.@jokowi @ZUL_Hasan @Kemendag
— Alvin Lie ?? (@alvinlie21) June 26, 2022
Alvin pun menilai Jokowi beserta kabinetnya gagal menjalankan fungsi Kartu Sembako Murah sebagaimana mestinya.
Tidak hanya Alvin, warganet yang lain juga ikut mempertanyakan kebijakan pemerintah dengan penggunaan PeduliLindungi bukan Kartu Sembako Murah.
"Beli Migor Pakai PeduliLindungi tak lebih cara Luhut menumpuk cuan pasca bisnis ditengah Pandemi C19 yg dibongkar netizens ! Emang Kartu Sembako Murah Jokowi udh Tak Berlaku? Kartu Sembako Murah Jokowi udh Tak Berfungsi? Emang Kartu Sembako Murah Jokowi sudah dicabut?," ketik akun @_melody_****.
"Kartu sembako murah kalah dengan PeduliLindungi," ujar @Mrkak***.
"Sy sejak awal mmg sdh tdk yakin, krn semua kartu yg dijanjikan hanya utk meraih suara pada saat kampanye dan akhirnya skrg semua terbukti. Next kita butuh pemimpin yg amanah," ujar akun @isil****.
"Terus nanti semua NIK dan KTP dijadikan bahan gadai tiga periode....kaluan syetan semua...," ujar @6961d******.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
