Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai memberikan respon terkait santernya kabar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang merangkap 30 jabatan.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan bahwa Sri Mulyani tetap menerima satu kali gaji saja meski merangkap 30 jabatan, tetapi Natalius tak setuju dengan pernyataan tersebut.
“Saya ini eks Peneliti PNS, Kasubag Statistik Kemnaker RI dan Penyelidik Komnas HAM. Kau jangan bodohi se-RI,” kata Natalius, Selasa (14/3/2023).
Baca Juga: Sri Mulyani Diminta Buruh Mundur Sebagai Menkeu
Aktivis HAM asal Papua itu menyampaikan, bahwa di dalam regulasi memang ditetapkan bahwa gaji seorang pejabat negara ada satu sesuai dengan instansi utamanya.
Hanya saja personal honor kata Natalius berbeda, seorang pejabat negara yang mendapatkan jabatan di tempat lain tetap diberikan sebagai bagian dari upah jabatan.
“Aturannya betul gaji satu, tapi honor itu wajib sebagai upah jabatan,” ujarnya.
Baca Juga: Partai Buruh Desak Sri Mulyani Mundur dari Jabatan Menteri Keuangan
Jika 30 jabatan itu aktif dibebankan kepada Sri Mulyani, maka mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu efektif menerima uang Rp 1 miliar per bulan.
“30 jabatan kalau 1 jabatan diberi honorarium rata-rata Rp 30 juta, maka SMI (Sri Mulyani Indrawati) terima Rp 1 M/bulan dan Rp 12 M/tahun atau Rp 60 miliar/5 tahun,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, bahwa rangkap jabatan yang dilakoni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak melanggar undang-undang.
Sebab, terang Yustinus, Menteri Keuangan mempunyai tugas yang harus diemban untuk mengisi jabatan lain, seperti Ketua Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN, hingga anggota SKK Migas, dan sebagainya.
Baca Juga: Ketum PBB Yusril Ihza Akan Temui Pimpinan PPP Siang Ini, Bahas Koalisi?
“Itu adalah amanah UU, ex officio menkeu sebagai bendahara negara. Jadi perintah UU karena jabatannya. jadi mau menterinya siapa saja, itu semua ex officio akan menjabat di sana (lembaga lain) karena secara tugas dan fungsi ini melekat,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (10/3/2023).
“Harus ada Menkeu karena terkait dengan status sebagai bendahara negara tadi. Tentu yang bekerja ini ada tim, ada portofolionya, ” imbuhnya.
Namun, ia memastikan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan Sri Mulyani bukan untuk menambah pundi-pundi. Sebab, tak semua mendapatkan gaji dan tunjangan.
Baca Juga: Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu Terkuak, Mahfud MD Ngaku Iba kepada Sri Mulyani
“Yang lebih penting lagi ini bukan jabatan yang mendapatkan gaji, tunjangan atau honorarium, tapi sebenarnya itu semata-mata dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi menkeu sebagai bendahara negara,” jelasnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024