Jelang Ramadan dan Pemilu 2024, Dewan Masjid Indonesia (DMI) lewat sebuah edaran mengimbau agar masjid, musala, atau tempat ibadah harus steril dari kegiatan kampanye politik praktis.
Wapres RI KH Maruf Amin merespons positif edaran dari DMI tersebut. Dia mengatakan, pemerintah juga sudah menyerukan sesuai dengan aturan yang ada.
Baca Juga: Bawaslu Prediksi Maraknya Politik Identitas Pada Pemilu 2024
Kampanye tidak boleh menggunakan masjid maupun tempat ibadah lainnya.
”Bukan hanya masjid. Juga, gereja, pura, kelenteng, dan sebagainya,” kata Maruf Amin, Kamis (2/3/2023).
Karena itu, Maruf meminta kepada para simpatisan sampai petinggi partai politik untuk mematuhi aturan tersebut. Dia juga berpesan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menyiapkan upaya pencegahan.
Dengan demikian, tidak terjadi aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun di rumah ibadah, sekolah, dan tempat lain yang dilarang untuk kegiatan politik praktis.
Selain itu, dalam surat edaran menyambut Ramadan, DMI juga menyerukan agar kegiatan gema Ramadan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian dan ketakwaan.
Semua masjid, musala, surau, atau sejenisnya supaya disterilkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan politik kepentingan yang berpotensi memecah belah persatuan dan keutuhan umat serta bangsa.
Seruan lainnya adalah penggunaan speaker masjid dengan pengaturan suara luar tidak berlebihan. Baik itu suara, tempo, maupun intensitasnya.
Ketentuannya, lima menit sebelum azan Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan sepuluh menit sebelum azan Subuh. Ketentuan itu merujuk pada Surat Edaran Menag 5/2022 yang telah disepakati bersama antara DMI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024