Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Idonesia (DPR RI) Fadli Zon mengatakan bahwa dirinya kerap disebut sebagai kritikus yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah.
Hal ini disampaikan Fadli Zon ketika ditanya oleh pengamat politik Refly Harun terkait sikap kritis Fadli terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Bukan tidak ingin memuji, kata Fadli Zon, tapi ia bingung ingin memuji kebijakan yang mana dari pemerintah.
"Saya bingung mau memuji yang mana? saya bingung aja dari mulai enam bulan yang lalu saya bingung mau memuji yang mana," ucap Fadli dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Rabbu 13 Juli 2022.
Namun, kata Fadli Zon, salah satu kebijakan pemerintah yang ia puji adalah ketika Presiden Jokowi menempatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Mentri Pertahanan.
"Ada yang saya puji, keputusan terbaik dari Pak Jokowi adalah menjadikan Pak Prabowo sebagai menteri pertahanan, yang lain saya belum menemukanlah," ucapnya.
Selama menjadi Menhan, Prabowo kata Fadli Zon, menjalankan fungsi-fungsinya sebagai menteri pertahanan.
"Kalau saya sebagai anggota DPR saya menjalankan fungsi-fungsi saya sebagai anggota DPR," ungkapnya.
Ia juga mengatakan, jika dirinya bagian dari legislatif yang dipilih oleh rakyat dan tentu harus bersikap objektif.
Menurutnya, objektif itu kalau ada kebijakan yang bagus dari pemerintah maka akan didukung, begitu juga sebaliknya.
"Kalau lebih banyak kebijakan yang jelek ya lebih banyak lagi kritiknya, semakin banyak kebijakan bagus susah kita mau kritiknya," tuturnya.
Selain itu, Fadli Zon juga mengatakan, ia kini fokus menjadi juru bicara rakyat, karena ia sudah pernah menjadi juru bicara Prabowo dan partai Gerindra selama satu tahun.
"Jadi saya sekarang jadi bicara rakyat. Saya kira, masa kita di situ-situ aja, yang paling penting di atas segalanya adalah rakyat," ujarnya.
Meski kini dirinya, bagian dari koalisi dengan pemerintah, ia tetap akan menyuarakan aspirasi-aspirasi dari rakyat.
Resikonya, kata Fadli, dari sebuah politik dengan skema seperti sekarang ini sangat sulit untuk melakukan perdebatan dan tantangan sebuah kebijakan.
Ia juga mengimbau untuk tidak berharap kepada partai politik (Parpol) dan media yang seharusnya dalam demokrasi menjadi pilar keempat.
"Saya kira jangan terlalu banyak berharap pada partai politik sekarang ini, karena menjadi mayororitas itu adalah bagian dari pemerintahan. tetapi jangan terlalu banyak berharap juga dari media yang seharusnya dalam demokrasi menjadi pilar keempat," ungkapnya. []
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO