Proyek Sodetan Ciliwung saat ini tengah menjadi perhatian usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa proyek itu mangkrak selama 6 tahun.
Namun, proyek itu akhirnya berjalan lagi di era Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pernyataan Jokowi dan Basuki pun dinilai menampik peran Anies Baswedan untuk proyek besar ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun fajar.co.id, terungkap bahwa semenjak dimulainya pada tahun 2013, proyek ini terkendala pembebasan lahan. Bahkan pada 2016, Warga Bidara Cina memenangkan gugatan terkait penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015 tentang lokasi sodetan Kali Ciliwung di PTUN.
Baca Juga: Tidak Sepenuhnya Mangkrak, Pj Gubernur Heru Sebut Proyek Sodetan Ciliwung Sebelumnya Tidak Optimal
Pada Agustus 2019, Anies Baswedan yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta mencabut kasasi yang pernah dilayangkan eks Gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di mana pada akhrinya Pemprov DKI mematuhi keputusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina agar lahan warga bisa segera dibeli negara.
Kemudian, pada Januari 2020, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, menilai rencana penanganan banjir konsep Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono maupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai baik. Ini menjadi momen penting dilanjutkannya proyek tersebut.
Pada Agustus 2021, bersama Menko Luhut, Menteri Basuki, dan Moeldoko, Gubernur Anies Baswedan menyambangi lokasi sodetan Kali Ciliwung yang terletak di RW 04, Kelurahan Bidara Cina. Sekaligus menandakan kembali dilanjutkannya proyek sodetan kali Ciliwung.
Selanjutnya, pada Oktober 2022, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan proyek ini ditargetkan akan selesai pada Februari hingga Maret 2023.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur (Jaktim), yang mangkrak enam tahun. Menurut Heru, proyek yang tak dikerjakan selama kurun waktu itu hanya terbatas di beberapa komponen saja.
"Eeh secara fisik yang di inlet iya (dikerjakan enam tahun terakhir), tapi secara keseluruhan kan ada beberapa kendala sehingga gak optimal juga, gak bisa juga, kira kira gitu," kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut mengkonfirmasi kepada awak media di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Baca Juga: Serang Balik Anies dengan Proyek Sodetan Ciliwung, Jokowi Dinilai Blunder Besar
Heru menjelaskan, tahapan kerjaan sodetan di Kebon Nanas, Jaktim, contohnya, bermasalah di outlet ihwal inlet. Tak hanya itu, kelanjutan proyek juga berpengaruh pada proses sejak 2013 hingga 2016 karena gugatan warga Bidara Cina, Jaktim, yang akhirnya menang di pengadilan.
"Terus kata Pak Menteri kan ada beberapa hal kendala, terus yang di outlet-nya sejak berapa kurun waktu itu memang berhenti karena salurannya harus dilebarkan, di sana ada beberapa kendala, ada rumah warga, terus ada yang harus didetailkan data dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), dengan Trisakti, dan sekarang sudah selesai," ucap Heru.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO